Pelantikan KPN Bireuen,Bpk. Mashuri Effendie, SH., MH

Banda Aceh - Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, H. Chaidir, SH, MH hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 telah melantik dan mengambil sumpah Bpk. Mashuri Effendie, SH., MH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bireuen yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen.   Pada kesempatan yang sama, Bpk. H. Chaidir, SH, MH turut pula mengambil sumpah dan melantik 6 (enam) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama lainnya dalam wilayah Hukum Provinsi Aceh yaitu Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, Ketua Pengadilan Negeri Sabang, Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, Ketua Pengadilan Negeri Takengon, Ketua Pengadilan Negeri Singkil dan Ketua Pengadilan Negeri Sigli.   Dengan dilantiknya Bpk. Mashuri Effendie, SH., MH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bireuen yang baru, maka berakhirlah masa tugas Bpk. Sulhanuddin, SH., MH sebagai KPN Bireuen.  

See more details
Aturan Perilaku Pegawai MA-RI

 

See more details
Selamat Datang di PN Bireuen

Selamat datang di website resmi Pengadilan Negeri Bireuen. Website ini berisi sumber informasi web, berita terkini, gambar, video, dan berita-berita lainnya mengenai Pengadilan Negeri Bireuen.Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera-Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Urusan, Panitera Pengganti dan Jurusita.  

See more details
Arti Lambang MA-RI

  Berikut ini adalah uraian tentang arti lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia : I. BENTUK :   ~ Perisai ( Jawa : Tameng ) / bulat telur II. ISI 1. GARIS TEPI 5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima sila dari pancasila) 2. TULISAN Tulisan " MAHKAMAH AGUNG" yang melingkar diatas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut 3. LUKISAN CAKRA Dalam cerita wayang (pewayangan), cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata " Pamungkas " (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidak adilan.Tidak demikian halnya dengan cakra yang terdapat pada Lambang Mahkamah Agung. Cakra pada lambang Mahkamah Agung terlukis sebagai cakra yang (sudah) dilepas dari busurnya. Kala cakra dilepas dari busurnya roda panah (cakra) berputar dan tiap ujung (ada delapan) yang terdapat pada roda panah (cakra) mengeluarkan api. Pada lambang Mahkamah Agung cakra dilukis sedang berputar dan mengeluarkan lidah api (Belanda : vlam ).Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran.Jadi pada lambang Mahkamah Agung, cakra digambarkan sebagai cakra yang " aktif ", bukan cakra yang " statis " 4. PERISAI PANCASILA Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang

See more details
Tata Tertib Persidangan dan Ruang Sidang

  Diberitahukan kepada para pengunjung sidang, baik yang berada di dalam ruang persidangan maupun yang berada di luar persidangan agar membantu kelancaran jalannya sidang dengan menghormati tata tertib persidangan sebagai berikut :   1. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus :a. Duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing;b. Memberi hormat pada Hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang;c. Memelihara ketertiban dalam sidang. 3. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada Hakim Ketua Sidang 4. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya prsidangan 5. Segala bentuk alat komunikasi (HP) harus dimatikan/dinonaktifkan, jaket dan topi harus dilepas 6. Anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah tidak diperkenankan menghadiri sidang, kecuali ditentukan lain oleh ketua sidang 7. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib dipersidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat 8. Dalam hal yang hadir dalam sidang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah Hakim Ketua Sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah Hakim

See more details