MAKLUMAT PELAYANAN ::
DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

img_head
ARTIKEL

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM PADA PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

Peb17

Konten : artikel hukum
Telah dibaca : 952 Kali

Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyebutkan bahwa pada tahun 2019 diharapkan dapat diwujudkan :

  • kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN.
  • pelayanan publik yang semakin maju dan mampu   bersaing secara global.
  • kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi makin baik.
  • SDM aparatur semakin profesional.     
  • Pola pikir dan budaya kerja yang mencerminkan integritas yang makin tinggi.

Dan pada tahun 2025 sebagai target jangka panjang akan terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi, birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Oleh sebab itu perlu disusun pedoman pembangunan zona integritas di Lingkungan Peradilan Umum dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Maksud dan Tujuan

  1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Satuan Kerja (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
  2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membagun Zona lntegritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Peradilan Umum.

Pengertian Umum

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan :

  1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
  2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
  3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat  yang  diberikan  kepada  suatu  unit  kerja  yang  memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

 

Selengkapnya : Download Disini