MAKLUMAT PELAYANAN ::
DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

img_head
PELAYANAN INFORMASI

Pelayanan Informasi

Telah dibaca : 531 Kali


 

Landasan Hukum dan Kebijakan

  1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
  4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Paradilan;
  7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
  8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
  9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.
  10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan.

 

Pelayanan Informasi

A. Umum

Pengadilan Negeri Bireuen menyediakan informasi berkaitan dengan hak masyarakat, antara lain :

  • Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapatkan bantuan hukum, hak atas pembebasan biaya perkara (prodeo) bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;
  • Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan pegawai;
  • Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai;
  • Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi; dan
  • Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi;
  • Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs Pengadilan Negeri Bireuen.

  • Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada Meja Informasi.
  • Pengadilan Negeri Bireuen memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambat lambatnya 6 (enam) hari kerja.
  • Pengadilan Negeri Bireuen wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan.
  • Pengadilan Negeri Bireuen dapat meminta perpanjangan waktu jika diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya.
  • Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan Negeri Bireuen menolak permohonan informasi yang diajukan.
  • Pengadilan akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai dengan standar wilayah setempat dan tidak memungut biaya lainnya.

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi

Prosedur Biasa digunakan dalam hal :

  • Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
  • Informasi yang diminta dalam jumlah yang banyak;
  • Informasi yang diminta belum tersedia; atau
  • Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang tersedia setiap saat dan dapat diakses publik; atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat izin dan diputuskan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta :

  • Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
  • Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses public dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misalnya sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
  • Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
  • Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.
  • Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi.
  • Petugas Informasi wajib membantu Pemohon dalam mengajukan permohonan.
  • Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung RI ke Pengadilan Negeri Bireuen.

 Biaya Perolehan Informasi

  1. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon yang terdiri dari biaya penggandaan/fotokopi informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut;
  2. Biaya penggandaan adalah biaya riil yang ditetapkan oleh Atas PPID (Ketua Pengadilan Negeri Bireuen).
  3. Terhadap informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada Pemohon bukan merupakan salinan resmi.