MAKLUMAT PELAYANAN ::
DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

img_head
MEDIASI

Mediasi

Telah dibaca : 396 Kali

A. Mediasi dalam Persidangan

  1. Pengadilan Negeri Bireuen memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan tanpa dipungut biaya.
  2. Para pihak dapat memilih Mediator berdasarkan daftar nama Mediator yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Bireuen.
  3. Dalam kesempatan persidangan pertama yang dihadiri kedua belah pihak yang berperkara, para pihak diberi kesempatan memilih Mediator atas dasar kesepakatan bersama. Apabila para pihak memilih Mediator yang bukan Hakim, maka biaya Mediator menjadi beban para pihak yang berperkara.
  4. Jika para pihak gagal memilih Mediator, maka Hakim Ketua Majelis segera menunjuk Mediator Hakim yang bersertifikat (bukan pemeriksa pokok perkara) pada Pengadilan Negeri Bireuen untuk menjalankan fungsi Mediator.
  5. Dalam hal tidak ada Mediator yang bersertifikat dari luar yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bireuen dan juga terbatasnya/tidak adanya Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen yang memiliki sertifikat Mediator, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen menerbitkan surat keputusan penunjukkan Hakim yang tidak bersertifikat untuk menjalankan fungsi sebagai Mediator;
  6. Pengadilan Negeri Bireuen menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup tanpa dipungut biaya.

B. Mediasi di luar Persidangan/ di luar Pengadilan

  1. Masyarakat yang bersengketa dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui Mediator yang bersertifikat di luar Pengadilan Negeri Bireuen.
  2. Apabila tercapai kesepakatan perdamaian, maka mereka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bireuen untuk memperoleh Akta Perdamaian (Acta van Dading).
  3. Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian (Acta van Dading) setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka di Pengadilan Negeri Bireuen dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.

alur proses mediasi

 

PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

SK Nomor 8/KPN Bir/SK/II/2016 tentang PENUNJUKKAN HAKIM YANG MENJALANKAN FUNGSI SEBAGAI MEDIATOR DI PENGADILAN NEGERI BIREUEN