MAKLUMAT PELAYANAN ::
DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

img_head
PELAYANAN KEBERATAN

Pelayanan Keberatan

Telah dibaca : 350 Kali


Prosedur Keberatan terhadap Pelayanan Informasi

Syarat dan Prosedur Pengajuan Keberatan

a. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan, antara lain :

  • Adanya penolakan atas permohonan informasi;
  • Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
  • Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
  • Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  • Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
  • Pengenaan biaya yang tidak wajar.

Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID (Ketua Pengadilan Negeri Bireuen) melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau Kuasanya.

b. Registrasi

  • Petugas Informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada Pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan;
  • Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan;
  • Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam Register Keberatan dan meneruskannya kepada Atasan PPID dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan;

Tanggapan atas Pengajuan Keberatan

a. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam Register Keberatan;

b. Keputusan tertulis Atasan PPID tersebut sekurang-kurangnya memuat :

  • Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
  • Nomor surat tanggapan atas keberatan;
  • Tanggapan/jawaban tertulis Atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisikan salah satu atau beberapa hal sebagai berikut :
  • Mendukung sikap atau putusan PPID disertai dengan alasan dan pertimbangan yang jelas;
  • Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
  • Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan informasi sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
  • Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada Pemohon Informasi.

c. Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau Kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan kepada PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI;

d. Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan Atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPID.

 
  1. SK_Nomor 1/KPN Bir/SK/I/2016 tentang PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI PENGADILAN NEGERI BIREUEN
  2. SK_Nomor 2/KPN Bir/SK/I/2016 tentang PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN JURU BICARA PENGADILAN NEGERI BIREUEN