MAKLUMAT PELAYANAN ::
DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

img_head
SEJARAH PENGADILAN NEGERI BIREUEN

Sejarah Pengadilan Negeri Bireuen

Telah dibaca : 322 Kali

Sebelum perang dunia ke II daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen ini merupakan suatu onderafdeling, yang dikepalai oleh seorang controleur dan terbagi atas 3 (tiga) daerah swapraja yang disebut juga daerah Zelbestuur Gebied, yaitu :

  1. Zelbestuur van Samalanga
  2. Zelbestuur van Peudada
  3. Zelbestuur van Peusangan

Pada zaman pendudukan Jepang istilah onderafdeling berubah nama menjadi GUN dengan kepala daerahnya disebut Guntyo sedangkan daerah Swapraja (Zelbestuur Gebied) berubah namma menjadi SON dengan kepala daerahnya disebut Sontyo. Pada zaman kemerdekaan daerah ini beserta struktur pemerintahannya menjadi kewedanaan, yang kemudian menjadi Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen hingga tahun 1999 sebelum Bireuen berubah status menjadi daerah Kabupaten.

Demikian juga sejarah terbentuknya Pengadilan Negeri Bireuen adalah seiringan dengan perubahan bentuk pemerintahan daerah Bireuen. Pada zaman kolonial Belanda di Bireuen dibentuk sejenis Pengadilan yang bernama “MOESAFAT” lembaga ini dikepalai oleh Controleur sendiri yang juga kepala daerah, dengan anggotanya terdiri dari Zelbestuurder yang juga sebagai Kepala Daerah Swapraja, dengan dibantu oleh seorang ulama sebagai penasehat dan seorang Griffrer yang sekarang disebut Panitera.

Pada zaman pendudukan Jepang, “MOESAFAT” ini dirubah namanya menjadi “TIHOO HOIN”, daerah hukum tihoo hoin ini kemudian diperluas lagi dengan dimasukkannya Onderafdeling Lhoksukon, Onderafdeling Lhokseumawe dan Onderafdeling Takengon ke dalam daerah hukum Tihoo hoin Bireuen.

Pada zaman kemerdekaan Tihoo Hoin berubah lagi namanya menjadi “PENGADILAN NEGERI” dengan beberapa perubahan pada daerah hukumnya. Dengan berdirinya Pengadilan Negeri Takengon, daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen hanya meliputi daerah Kewedanan Lhoksukon, Lhokseumawe dan Kewedanan Bireuen sendiri. Kemudian dibentuk pula Pengadilan Negeri Lhoksukon sehingga daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen hanya meliputi daerah Kewedanan Lhokseumawe dan Kewedanan Bireuen. Kemudian dibentuk pula Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sehingga daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen hanya meliputi daerah kewedanan Bireuen (sekarang Kabupaten Bireuen).

Gedung Pengadilan Negeri Bireuen (Kelas II/a) terletak di jalan Raya Banda Aceh Medan (jalur lintas Sumatera) 2 (dua) kilometer sebelah timur Kota Bireuen. Gedung Pengadilan Negeri tersebut dibangun di atas tanah milik Departemen Kehakiman pada tahun 1982, berdasarkan surat pengesahan proyek Tahun Anggaran 1980/1981 tanggal 12 Maret 1980, Nomor : 06/XIII/3/1980.

Keseluruhan bangunan gedung tersebut sampai saat ini masih befungsi cukup baik dengan kebersihan dan perawatan serta penataan taman secara kontinyu setiap hari diperhatikan, dalam gerakan jumat bersih setelah selesai senam pagi, beliau berbaur bersama para hakim dan karyawan melaksanakan gotong-royong.

Ruangan bangunan gedung Pengadilan Negeri Bireuen berjumlah 21 (dua puluh satu) ruangan dengan fungsi masing-masing sesuai kebutuhan pengadilan. Sedangkan gedung Pengadilan Negeri Bireuen lama yang terletak di Jln. Pengadilan No. 1 Bireuen yang dibangun pada tahun 1958 adalah asset Departemen Kehakiman dalam tanggungjawab Pengadilan Negeri Bireuen.

Badan Peradilan adalah pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan diserahi tugas dan kewenangan lain oleh/atau berdasarkan undang-undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Lembaga Kenegaraan baik Pusat maupun di Daerah, apabila diminta.