MAKLUMAT PELAYANAN ::
DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

img_head
SOSIALISASI E-TILANG BERDASARKAN PERMA NOMOR 12 TAHUN 2016 PADA PENGADILAN NEGERI BIREUEN

SOSIALISASI E-TILANG BERDASARKAN PERMA NOMOR 12 TAHUN 2016 PADA PENGADILAN NEGERI BIREUEN

Telah dibaca : 359 Kali

Menindaklanjuti hasil Sosialisasi E-Tilang berdasarkan Perma Nomor 12 Tahun 2016 yang diikuti sebanyak 118 peserta, terdiri dari para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Aceh, para Kajari se-Aceh dan Kacab. BRI se-Aceh serta Kasat Lantas sejajaran Polda Aceh yang diadakan di Anjong Mon Mata Banda Aceh pada tanggal 12 April 2017.  Pengadilan Negeri Bireuen pada hari Senin tanggal 17 April 2017 telah melaksanakan rapat Sosialisasi E-Tilang sesuai dengan petunjuk Perma Nomor 12 Tahun 2016  bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Bireuen.

Rapat sosialisasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen, Bapak FAUZI, S.H., M.H. didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen, Bapak MAULANA RIFAI, S.H., M.Hum., yang diikuti para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, Staf dan juga Tenaga Honorer di lingkungan Pengadilan Negeri Bireuen.

Dalam rapat sosialisasi tersebut Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Bapak Fauzi, S.H., M.H. menyampaikan materi berkaitan dengan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat menjalankan fungsi pelayanan publik terkait dengan perkara lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui mengenai tata cara pembayaran denda tilang bagi pelanggar. Dalam pemaparannya Bapak Fauzi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar, yang putusannya berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada waktu setempat, dan diumumkan melalui laman resmi www.pn-bireuen.go.id dan papan pengumuman pengadilan pada hari itu juga.

Bahwa yang dimaksudkan dalam Perma tersebut dimana terhadap pelanggar tidak datang lagi ke pengadilan untuk menghadiri sidang namun langsung ke kantor kejaksaan untuk membayar denda baik secara tunai maupun melalui elektronik ke rekening kejaksaan dan mengambil barang bukti yang disita setelah pelanggar membayar denda. Hal tersebut juga merupakan salah satu cara mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Namun bilamana terhadap pelanggar yang keberatan dengan adanya putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.